Tiba Waktunya Tanda Tangan Elektronik – Direktorat SMP

Dilihat: 91

Berawal dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008, Presiden RI mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan detail Perpres nomor 95 Tahun 2018 pasal 40 mengamanatkan penggunaan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui Sertifikat Digital, hal ini dilakukan guna menjamin kenirsangkalan (aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima). Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Kepmendikbud RI Nomor 497/M/2019 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Langkah selanjutnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di kalangan satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Bapak Ainun Na’im selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Bapak Akhmad Toha selaku Deputi II Bidang Proteksi BSSN, di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Jum’at (7/2).

Baca Juga  Pembukaan Bimtek Bantuan Operasional SMP Terbuka 2019 – Surabaya Suite

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Ainun Na’im dalam acara tersebut berpesan “Layanan TTE ini diharapkan akan mendukung layanan persuratan elektronik yang dikenal dengan sebutan Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) maupun sertifikat pelatihan, serta dokumen lainnya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan“.

Bapak Ainun Na’im juga menegaskan, “Kami tentu akan memperluas penerapan ini sehingga dapat diterapkan dalam proses integrasi, antara lain digunakan sekarang adalah SINDE yang masih perlu disempurnakan lagi sehingga bisa memasukkan unsur TTE, dengan demikian prosesnya lebih pendek dan efisien tidak terjadi duplikasi lagi. Itu bisa kita realisasikan, kita terbitkan integrasi itu dan bisa kita laksanakan di tahun 2020 ini,” jelasnya.

Sebuah harapan yang baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang efektif, aman dan efisien. Harapan tersebut direspon dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dengan menginstruksikan seluruh Direktorat dibawah naungannya termasuk Direktorat Sekolah Menengah Pertama untuk mengimplentasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam naskah dinas (24/6).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top