Pemanfaatan Rapor Mutu

Direktorat Pembinaan SMP mengembangkan aplikasi E-Rapor pada dasarnya Rapor Mutu meliputi beberapa pointer penting yang harus diperhatikan yaitu;

  1. Akses Pendidikan Dasar di Indonesia sebenarnya sudah baik. Tingkat SMP APK-nya mencapai 100,16%;
  2. Fokus utama sudah harus bergeser pada peningkatan mutu sambil terus membenahi akses, khususnya untuk daerah-daerah yang akses pendidikannya masih bermasalah;
  3. Membangun pendidikan berorientasi mutu;
  4. Peningkatan mutu pendidikan tidak akan banyak berarti jika tidak disertai dengan penjaminan mutu pendidikan;
  5. Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) di sekolah akan memastikan bahwa pengelolaan sekolah, proses pembelajaran dan program-program lainnya dijalankan dengan standar mutu tertentu.

Pada kesempatan Rakor Program Direktorat Pembinaan SMP Tahun 2019, Subdit Kurikulum – Direktorat Pembinaan SMP membahas materi penting yang disampaikan ke peserta Rakor yaitu;

  1. Outline materi: Sistem PMP, Data Mutu, dan Pemanfaatan Data Mutu;
  2. Dengan data PMP dapat dimanfaat secara luas untuk penyelenggaraan pendidikan bermutu;
  3. Memberikan layanan yang bermutu, titiknya adalah di sekolah;
  4. Sekolah yang bermutu ada standarnya, ada indikatornya;
  5. BSNP mengeluarkan standar, BAN yang rutin memotret pencapaian standar secara eksternal, sistem penjaminan mutu untuk mengawal standar secara internal;
  6. Sistem penganggaran dengan adanya BOS sudah secara nyata membantu meningkatkan akses. Namun, orientasi utama dari BOS adalah untuk meningkatkan mutu dimana ada alokasi untuk peningkatan kompetensi guru;
  7. Data PMP dapat menjadi basis data dalam perencanaan program;
  8. Sekolah yang memiliki budaya mutu (dengan kesadaran) adalah sekolah yang melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, mulai dari tahap pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan, pelaksanaan, evaluasi, dan penetapan standar mutu;
  9. Pertanyaan dalam instrument PMP sangat banyak karena mencari akar masalahnya;
  10. Rapor mutu merupakan hasil dari pemetaan data di dapodik dan data sistem penjaminan mutu (aplikasi mutu yand diisi oleh sekolah dan pengawas);
  11. Dalam aplikasi system PMP harus dimonitor bukan hanya yang “sakit” tapi juga yang “sehat” karena bisa jadi yang “sehat” berikutnya jadi “sakit”;
  12. Mengamati permasalahan penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dengan melihat data PMP;
  13. BPK bukan hanya audit ke keuangan tetapi ke kinerja;
  14. Beberapa pemanfaatan data mutu saat ini:
    1) Penetapan penerima BOS Kinerja;
    2) Analisis usulan DAK fisik;
    3) Monitoring penerapan Kurikulum 2013;
    4) Monitoring penerapan Penguatan Pendidikan Karakter;
    5) Monitoring penerapan Sekolah Sehat/UKS;
    6) Indikator dalam Zonasi
  15. Melalui Zonasi menyelesaikan masalah secara kolektif;

Dalam paparan tentang Rapor Mutu tersebut mendapatkan respon positif dari Peserta Rakor, ada dari beberapa Unit Kerja dari daerah yang menanyakan tentang Rapor Mutu tersebut.

Baca Juga  Website & Aplikasi di lingkungan Unit Kerja Direktorat Pembinaan SMP

Dari LPMP Sumatera Utara, menanyakan ;

  • Komitmen sekolah dan pejabat masih lemah. Sebagian sekolah yang mengisi operator sekolah. Menganggap data PMP sebagai akreditasi, sehingga tidak jujur. Bagaimana cara meyakinkan sekolah agar mengisi dengan benar?.

Subdit Kurikulum pun memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut,

“Perlu disepakati saat akan memperbaiki sekolah, rezim pemerintah pusat (UUD No.20) dan rezim pemerintah daerah (UUD No.23), perlu penyatuan rezim tersebut; Harus dikawal berempat: Kemendagri, Kemdikbud, Bapenas,pendekatannya berbasis data. Penilaian dilakukan oleh Kemendikbud”

Tidak hanya itu dari Kabupaten Asahan – Sumatera Utara pun juga memberikan beberapa pertanyaan tentang pemaparan Rapor Mutu ;

  • Data yang disampaikan belum akurat. Fungsi pengawas belum maksimal mengawasi bagaimana mengisinya. TPMPS dan TPMPD belum berjalan. Perlu sosialisasi agar sekolah tahu manfaatnya;
  • Waktu pengisian instrument terlalu singkat. Bagaimana solusi agar data sinkron dengan apa yang ada di lapangan;

Tanggapan mengenai 2 pertanyaan yang disampaikan dari Kabupaten Asahan – Sumatera Utara di jelaskan dengan detail oleh Subdit Kurikulum – Direktorat Pembinaan SMP, yaitu;

  • Perlu ditingkatkan kompetensinya karena ketika turun pendampingan tidak dapat membaca data, maka pendampingannya tidak akan berjalan efektif. Ilmu ini perlu ditularkan kepada pengawas;
  • Masuk ke sekolah dengan mendeteksi akar permasalahan masing-masing sekolah, sehingga perlu medekatkan diri;
  • Dinas Pendidikan belum semuanya menyiapkan dana operasional

Kepulauan Riau tepatnya dari Kabupaten Karimun pun semangat memberikan pertanyaan lebih mendalam tentang Rapor Mutu;

  • PMP sangat baik untuk penganggaran. Menyarankan agar ketika dilaksanakan pengawasannya melekat karena tidak ada sekolah yang mau dikatakan jelek;
  • Di karimun ada penganggaran untuk turun ke lapangan;

Tanggapan atas pertanyaan dari Kabupaten Karimun – Kepualau Riau tersebut dijawab dengan baik oleh Subdit Kurikulum-Direktorat Pembinaan SMP

  • LPMP ada supervisi mutu yang akan melibatkan Struktural Dinas Pendidikan dan pengawasnya. Tidak melibatkan guru terbaik karena dikhawatirkan akan banyak meninggalkan sekolahnya;
  • Pekerjaan pertama ketika turun ke sekolah membaca data. Ketika tidak bisa membaca data yang tersampaikan hanya teori”

Memang dalam Pengembangan E-Rapor masih belum dalam tahap mencapai titik maksimal, tetapi Subdit Kurikulum – Direktorat Pembinaan SMP terus berbenah dalam memperbaikinya sehingga mencapai hasil yang berguna untuk dunia pendidikan di Indonesia.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top